Visi dan Misi


   1. VISI SEKOLAH 

   Terwujudnya Insan Yang
Unggul Dalam Prestasi Dan Bermoral
Terpuji     
       Menuju Generasi Yang Beriman Dan
Bertaqwa

   Indikator
:

1.Terwujudnya insan yang unggul dalam
prestasi akademik

2.Terwujudnya insan yang unggul dalam
prestasi non akademik

3.Terwujudnya Pemenuhan 8 Standar Nasional
Pendidikan

4.Terwujudnya insan yang bermoral terpuji,
jujur, mandiri

5.Terwujudnya insan yang beriman dan
bertaqwa

2. MISI SEKOLAH

  • Menyelenggarakan proses belajar tuntas dan optimalisasi
    kinerja guru untuk memperoleh rata-rata Kriteria  Ketuntasan Minimal naik 1,00
    dan rata-rata Nilai Ujian  Nasional naik 0,8
  • Mendorong dan mengoptimalkan prestasi non akademik
     siswa melalui berbagai kegiatan pengembangan diri sehingga memperoleh berbagai
    kejuaraan tingkat Kabupaten rata-  rata naik 4 tingkat
  • Melengkapi dokumen kurikulum Mulok, menyempurnakan
    silabus 13 mapel, dan RPP
  • Mendorong penggunakan metode/model dan
    strategi pembelajaran yang bervariasi
  • Meningkatkan kualitas dan profesionalisme
    guru dan tenaga kependidikan
  • Melengkapi dan merenovasi sarana dan
    prasana pendukung penyelenggaraan belajar
  • Melengkapi dokumen dan melaksanakan
    monitoring evaluasi terhadap guru dan tenaga kependidikan secara tertib
  • Mengoptimalkan daya dukung komite dan
    sumber dana lain
  • Melengkapi dokumen laporan dan
    pengembangan instrumen penilaian 
  • Mengupayakan untuk bersikap jujur, sopan
    dan bermoral terpuji melalui tauladan dari semua sekolah
  • Mendorong siswa untuk menjalankan perintah
    agama melalui optimalisasi kegiatan keagamaan di sekolah sehingga menjadi insan
    yang bertaqwa
  • Mengoptimalkan pengembangan budaya dan
    lingkungan sekolah yang kondusif.

 

 

Tugas Pokok SMPN 1 WURYANTORO

 

 

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

NOMOR 19 TAHUN 2007 TANGGAL 23 MEI 2007

STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN

OLEH SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

A. PERENCANAAN PROGRAM

1. Visi Sekolah/Madrasah

a. Sekolah/Madrasah merumuskan dan menetapkan visi serta
mengembangkannya.

b. Visi sekolah/madrasah:

1) dijadikan sebagai cita-cita bersama warga
sekolah/madrasah dan segenap pihak yang berkepentingan pada masa yang akan
datang;

2) mampu memberikan inspirasi, motivasi, dan kekuatan
pada warga sekolah/madrasah dan segenap pihak yang berkepentingan;

3) dirumuskan berdasar masukan dari berbagai warga
sekolah/madrasah dan pihak-pihak yang berkepentingan, selaras dengan visi
institusi di atasnya serta visi pendidikan nasional;

4) diputuskan oleh rapat dewan pendidik yang dipimpin
oleh kepala sekolah/madrasah dengan memperhatikan masukan komite
sekolah/madrasah;

5) disosialisasikan kepada warga sekolah/madrasah dan
segenap pihak yang berkepentingan;

6) ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala sesuai
dengan perkembangan dan tantangan di masyarakat.

2. Misi Sekolah/Madrasah

a. Sekolah/Madrasah merumuskan dan menetapkan misi serta
mengembangkannya.

b. Misi sekolah/madrasah:

1) memberikan arah dalam mewujudkan visi sekolah/madrasah
sesuai dengan tujuan pendidikan nasional;

2) merupakan tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu
tertentu;

3) menjadi dasar program pokok sekolah/madrasah;

4) menekankan pada kualitas layanan peserta didik dan
mutu lulusan yang diharapkan oleh sekolah/madrasah;

5) memuat pernyataan umum dan khusus yang berkaitan
dengan program sekolah/madrasah;

6) memberikan keluwesan dan ruang gerak pengembangan
kegiatan satuan-satuan unit sekolah/madrasah yang terlibat;

7) dirumuskan berdasarkan masukan dari segenap pihak yang
berkepentingan termasuk komite sekolah/madrasah dan diputuskan oleh rapat dewan
pendidik yang dipimpin oleh kepala sekolah/madrasah;

8) disosialisasikan kepada warga sekolah/madrasah dan
segenap pihak yang berkepentingan;

9) ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala sesuai
dengan perkembangan dan tantangan di masyarakat.

3. Tujuan Sekolah/Madrasah

a. Sekolah/Madrasah merumuskan dan menetapkan tujuan
serta mengembangkannya.

b. Tujuan sekolah/madrasah:

1) menggambarkan tingkat kualitas yang perlu dicapai
dalam jangka menengah (empat tahunan);

2) mengacu pada visi, misi, dan tujuan pendidikan nasional
serta relevan dengan kebutuhan masyarakat;

3) mengacu pada standar kompetensi lulusan yang sudah
ditetapkan oleh sekolah/madrasah dan Pemerintah;

4) mengakomodasi masukan dari berbagai pihak yang
berkepentingan termasuk komite sekolah/madrasah dan diputuskan oleh rapat dewan
pendidik yang dipimpin oleh kepala sekolah/madrasah;

5) disosialisasikan kepada warga sekolah/madrasah dan
segenap pihak yang berkepentingan.

4. Rencana Kerja Sekolah/Madrasah

a. Sekolah/Madrasah membuat:

1) rencana kerja jangka menengah yang menggambarkan
tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu empat tahun yang berkaitan dengan
mutu lulusan yang ingin dicapai dan perbaikan komponen yang mendukung
peningkatan mutu lulusan;

2) rencana kerja tahunan yang dinyatakan dalam Rencana
Kegiatan dan Anggaran Sekolah/Madrasah (RKA-S/M) dilaksanakan berdasarkan
rencana jangka menengah.

b. Rencana kerja jangka menengah dan tahunan
sekolah/madrasah:

1) disetujui rapat dewan pendidik setelah memperhatikan
pertimbangan dari komite sekolah/madrasah dan disahkan berlakunya oleh dinas
pendidikan kabupaten/kota. Pada sekolah/madrasah swasta rencana kerja ini
disahkan berlakunya oleh penyelenggara sekolah/madrasah;

2) dituangkan dalam dokumen yang mudah dibaca oleh
pihak-pihak yang terkait.

c. Rencana kerja empat tahun dan tahunan disesuaikan
dengan persetujuan rapat dewan pendidik dan pertimbangan komite
sekolah/madrasah.

d. Rencana kerja tahunan dijadikan dasar pengelolaan
sekolah/madrasah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi,
keterbukaan, dan akuntabilitas.

e. Rencana kerja tahunan memuat ketentuan yang jelas
mengenai:

1) kesiswaan;

2) kurikulum dan kegiatan pembelajaran;

3) pendidik dan tenaga kependidikan serta
pengembangannya;

4) sarana dan prasarana;

5) keuangan dan pembiayaan;

6) budaya dan lingkungan sekolah;

7) peranserta masyarakat dan kemitraan;

8) rencana-rencana kerja lain yang mengarah kepada
peningkatan dan pengembangan mutu.

B. PELAKSANAAN RENCANA KERJA

1. Pedoman Sekolah/Madrasah

a. Sekolah/Madrasah membuat dan memiliki pedoman yang
mengatur berbagai aspek pengelolaan secara tertulis yang mudah dibaca oleh
pihak-pihak yang terkait.

b. Perumusan pedoman sekolah/madrasah:

1) mempertimbangkan visi, misi dan tujuan
sekolah/madrasah;

2) ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala sesuai
dengan perkembangan masyarakat.

c. Pedoman pengelolaan sekolah/madrasah meliputi:

1) kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP);

2) kalender pendidikan/akademik;

3) struktur organisasi sekolah/madrasah;

4) pembagian tugas di antara guru;

5) pembagian tugas di antara tenaga kependidikan;

6) peraturan akademik;

7) tata tertib sekolah/madrasah;

8) kode etik sekolah/madrasah;

9) biaya operasional sekolah/madrasah.

d. Pedoman sekolah/madrasah berfungsi sebagai petunjuk
pelaksanaan operasional.

e. Pedoman pengelolaan KTSP, kalender pendidikan dan
pembagian tugas pendidik dan tenaga kependidikan dievaluasi dalam skala
tahunan, sementara lainnya dievaluasi sesuai kebutuhan.

2. Struktur Organisasi Sekolah/Madrasah

a. Struktur organisasi sekolah/madrasah berisi tentang
sistem penyelenggaraan dan administrasi yang diuraikan secara jelas dan
transparan.

b. Semua pimpinan, pendidik, dan tenaga kependidikan
mempunyai uraian tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang jelas tentang
keseluruhan penyelenggaraan dan administrasi sekolah/madrasah.

c. Pedoman yang mengatur tentang struktur organisasi
sekolah/madrasah:

1) memasukkan unsur staf administrasi dengan wewenang dan
tanggungjawab yang jelas untuk menyelenggarakan administrasi secara optimal;

2) dievaluasi secara berkala untuk melihat efektifitas
mekanisme kerja pengelolaan sekolah;

3) diputuskan oleh kepala sekolah/madrasah dengan
mempertimbangkan pendapat dari komite sekolah/madrasah.

3. Pelaksanaan Kegiatan Sekolah/Madrasah

a. Kegiatan sekolah/madrasah:

1) dilaksanakan berdasarkan rencana kerja tahunan;

2) dilaksanakan oleh penanggung jawab kegiatan yang
didasarkan pada ketersediaan sumber daya yang ada.

b. Pelaksanaan kegiatan sekolah/madrasah yang tidak
sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan perlu mendapat persetujuan melalui
rapat dewan pendidik dan komite sekolah/madrasah.

c. Kepala sekolah/madrasah mempertanggungjawabkan
pelaksanaan pengelolaan bidang akademik pada rapat dewan pendidik dan bidang
non-akademik pada rapat komite sekolah/madrasah dalam bentuk laporan pada akhir
tahun ajaran yang disampaikan sebelum penyusunan rencana kerja tahunan
berikutnya.

4. Bidang Kesiswaan

a. Sekolah/Madrasah menyusun dan menetapkan petunjuk
pelaksanaan operasional mengenai proses penerimaan peserta didik yang meliputi:

1) Kriteria calon peserta didik:

a) SD/MI berusia sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun,
pengecualian terhadap usia peserta didik yang kurang dari 6 (enam) tahun
dilakukan atas dasar rekomendasi tertulis dari pihak yang berkompeten, seperti
konselor sekolah/madrasah maupun psikolog;

b) SDLB/SMPLB/SMALB berasal dari peserta didik yang
memiliki kelainan fisik, emosional, intelektual, mental, sensorik, dan/atau
sosial;

c) SMP/MTs berasal dari lulusan SD, MI, Paket A atau
satuan pendidikan bentuk lainnya yang sederajat;

d) SMA/SMK, MA/MAK berasal dari anggota masyarakat yang
telah lulus dari SMP/MTs, Paket B atau satuan pendidikan lainnya yang
sederajat.

2) Penerimaan peserta didik sekolah/madrasah dilakukan:

a) secara obyektif, transparan, dan akuntabel sebagaimana
tertuang dalam aturan sekolah/madrasah;

b) tanpa diskriminasi atas dasar pertimbangan gender,
agama, etnis, status sosial, kemampuan ekonomi bagi SD/MI, SMP/MTs penerima
subsidi dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah;

c) berdasar kriteria hasil ujian nasional bagi SMA/SMK,
MA/MAK, dan kriteria tambahan bagi SMK/MAK;

d) sesuai dengan daya tampung sekolah/madrasah.

3) Orientasi peserta didik baru yang bersifat akademik
dan pengenalan lingkungan tanpa kekerasan dengan pengawasan guru.

b. Sekolah/Madrasah:

1) memberikan layanan konseling kepada peserta didik;

2) melaksanakan kegiatan ekstra dan kokurikuler untuk
para peserta didik;

3) melakukan pembinaan prestasi unggulan;

4) melakukan pelacakan terhadap alumni.

5. Bidang Kurikulum dan Kegiatan Pembelajaran

a. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)

1) Sekolah/Madrasah menyusun KTSP.

2) Penyusunan KTSP memperhatikan Standar Kompetensi
Lulusan, Standar Isi, dan peraturan pelaksanaannya.

3) KTSP dikembangkan sesuai dengan kondisi
sekolah/madrasah, potensi atau karakteristik daerah, sosial budaya masyarakat
setempat, dan peserta didik.

4) Kepala Sekolah/Madrasah bertanggungjawab atas
tersusunnya KTSP.

5) Wakil Kepala SMP/MTs dan wakil kepala SMA/SMK/MA/MAK bidang
kurikulum bertanggungjawab atas pelaksanaan penyusunan KTSP.

6) Setiap guru bertanggungjawab menyusun silabus setiap
mata pelajaran yang diampunya sesuai dengan Standar Isi, Standar Kompetensi
Lulusan, dan Panduan Penyusunan KTSP.

7) Dalam penyusunan silabus, guru dapat bekerjasama
dengan Kelompok Kerja Guru (KKG), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP),
Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP), atau Perguruan Tinggi.

8) Penyusunan KTSP tingkat SD dan SMP dikoordinasi,
disupervisi, dan difasilitasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sedangkan
SDLB, SMPLB, SMALB, SMA dan SMK oleh Dinas Pendidikan Provinsi yang
bertanggungjawab di bidang pendidikan. Khusus untuk penyusunan KTSP Pendidikan
Agama (PA) tingkat SD dan SMP dikoordinasi, disupervisi, dan difasilitasi oleh
Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota, sedangkan untuk SDLB, SMPLB, SMALB, SMA
dan SMK oleh Kantor Wilayah Departemen Agama.

9) Penyusunan KTSP tingkat MI dan MTs dikoordinasi,
disupervisi, dan difasilitasi oleh Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota,
sedangkan MA dan MAK oleh Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi.

b. Kalender Pendidikan

1) Sekolah/Madrasah menyusun kalender pendidikan/akademik
yang meliputi jadwal pembelajaran, ulangan, ujian, kegiatan ekstrakurikuler,
dan hari libur.

2) Penyusunan kalender pendidikan/akademik:

a) didasarkan pada Standar Isi;

b) berisi mengenai pelaksanaan aktivitas sekolah/madrasah
selama satu tahun dan dirinci secara semesteran, bulanan, dan mingguan;

c) diputuskan dalam rapat dewan pendidik dan ditetapkan
oleh kepala sekolah/madrasah.

3) Sekolah/Madrasah menyusun jadwal penyusunan KTSP.

4) Sekolah/Madrasah menyusun mata pelajaran yang
dijadwalkan pada semester gasal, dan semester genap.

c. Program Pembelajaran

1) Sekolah/Madrasah menjamin mutu kegiatan pembelajaran
untuk setiap mata pelajaran dan program pendidikan tambahan yang dipilihnya.

2) Kegiatan pembelajaran didasarkan pada Standar
Kompetensi Lulusan, Standar Isi, dan peraturan pelaksanaannya, serta Standar
Proses dan Standar Penilaian.

3) Mutu pembelajaran di sekolah/madrasah dikembangkan
dengan:

a) model kegiatan pembelajaran yang mengacu pada Standar
Proses;

b) melibatkan peserta didik secara aktif, demokratis,
mendidik, memotivasi, mendorong kreativitas, dan dialogis;

c) tujuan agar peserta didik mencapai pola pikir dan
kebebasan berpikir sehingga dapat melaksanakan aktivitas intelektual yang
berupa berpikir, berargumentasi, mempertanyakan, mengkaji, menemukan, dan
memprediksi;

d) pemahaman bahwa keterlibatan peserta didik secara
aktif dalam proses belajar yang dilakukan secara sungguh-sungguh dan mendalam
untuk mencapai pemahaman konsep, tidak terbatas pada materi yang diberikan oleh
guru.

4) Setiap guru bertanggungjawab terhadap mutu perencanaan
kegiatan pembelajaran untuk setiap mata pelajaran yang diampunya agar peserta
didik mampu:

a) meningkat rasa ingin tahunya;

b) mencapai keberhasilan belajarnya secara konsisten
sesuai dengan tujuan pendidikan;

c) memahami perkembangan pengetahuan dengan kemampuan
mencari sumber informasi;

d) mengolah informasi menjadi pengetahuan;

e) menggunakan pengetahuan untuk menyelesaikan masalah;

f) mengkomunikasikan pengetahuan pada pihak lain; dan

g) mengembangkan belajar mandiri dan kelompok dengan
proporsi yang wajar.

5) Kepala sekolah/madrasah bertanggungjawab terhadap
kegiatan pembelajaran sesuai dengan peraturan yang ditetapkan Pemerintah.

6) Kepala SD/MI/SDLB/SMPLB/SMALB, wakil kepala SMP/MTs,
dan wakil kepala SMA/SMK/MA/MAK bidang kurikulum bertanggungjawab terhadap mutu
kegiatan pembelajaran.

7) Setiap guru bertanggungjawab terhadap mutu kegiatan
pembelajaran untuk setiap mata pelajaran yang diampunya dengan cara:

a) merujuk perkembangan metode pembelajaran mutakhir;

b) menggunakan metoda pembelajaran yang bervariasi,
inovatif dan tepat untuk mencapai tujuan pembelajaran;

c) menggunakan fasilitas, peralatan, dan alat bantu yang
tersedia secara efektif dan efisien;

d) memperhatikan sifat alamiah kurikulum, kemampuan peserta
didik, dan pengalaman belajar sebelumnya yang bervariasi serta kebutuhan khusus
bagi peserta didik dari yang mampu belajar dengan cepat sampai yang lambat;

e) memperkaya kegiatan pembelajaran melalui lintas
kurikulum, hasil-hasil penelitian dan penerapannya;

f) mengarahkan kepada pendekatan kompetensi agar dapat
menghasilkan lulusan yang mudah beradaptasi, memiliki motivasi, kreatif,
mandiri, mempunyai etos kerja yang
tinggi, memahami belajar seumur hidup, dan berpikir logis
dalam menyelesaikan masalah. 

d. Penilaian Hasil Belajar Peserta Didik

1) Sekolah/Madrasah menyusun program penilaian hasil
belajar yang berkeadilan, bertanggung jawab dan berkesinambungan.

2) Penyusunan program penilaian hasil belajar didasarkan
pada Standar Penilaian Pendidikan.

3) Sekolah/Madrasah menilai hasil belajar untuk seluruh
kelompok mata pelajaran, dan membuat catatan keseluruhan, untuk menjadi bahan
program remedial, klarifikasi capaian ketuntasan yang direncanakan, laporan
kepada pihak yang memerlukan, pertimbangan kenaikan kelas atau kelulusan, dan
dokumentasi.

4) Seluruh program penilaian hasil belajar
disosialisasikan kepada guru.

5) Program penilaian hasil belajar perlu ditinjau secara
periodik, berdasarkan data kegagalan/kendala pelaksanaan program termasuk
temuan penguji eksternal dalam rangka mendapatkan rencana penilaian yang lebih
adil dan bertanggung jawab.

6) Sekolah/Madrasah menetapkan prosedur yang mengatur
transparansi sistem evaluasi hasil belajar untuk penilaian formal yang
berkelanjutan.

7) Semua guru mengembalikan hasil kerja siswa yang telah
dinilai.

8) Sekolah/Madrasah menetapkan petunjuk pelaksanaan
operasional yang mengatur mekanisme penyampaian ketidakpuasan peserta didik dan
penyelesaiannya mengenai penilaian hasil belajar.

9) Penilaian meliputi semua kompetensi dan materi yang
diajarkan.

10) Seperangkat metode penilaian perlu disiapkan dan
digunakan secara terencana untuk tujuan diagnostik, formatif dan sumatif,
sesuai dengan metode/strategi pembelajaran yang digunakan.

11) Sekolah/Madrasah menyusun ketentuan pelaksanaan
penilaian hasil belajar sesuai dengan Standar Penilaian Pendidikan.

12) Kemajuan yang dicapai oleh peserta didik dipantau,
didokumentasikan secara sistematis, dan digunakan sebagai 
balikan kepada peserta didik untuk perbaikan secara
berkala. 

13) Penilaian yang didokumentasikan disertai bukti
kesahihan, keandalan, dan dievaluasi secara periodik untuk perbaikan metode
penilaian.

14) Sekolah/Madrasah melaporkan hasil belajar kepada
orang tua peserta didik, komite sekolah/madrasah, dan institusi di atasnya.

e. Peraturan Akademik

1) Sekolah/Madrasah menyusun dan menetapkan Peraturan
Akademik.

2) Peraturan Akademik berisi:

a) persyaratan minimal kehadiran siswa untuk mengikuti
pelajaran dan tugas dari guru;

b) ketentuan mengenai ulangan, remedial, ujian, kenaikan
kelas, dan kelulusan;

c) ketentuan mengenai hak siswa untuk menggunakan
fasilitas belajar, laboratorium, perpustakaan, penggunaan buku pelajaran, buku
referensi, dan buku perpustakaan;

d) ketentuan mengenai layanan konsultasi kepada guru mata
pelajaran, wali kelas, dan konselor.

3) Peraturan akademik diputuskan oleh rapat dewan
pendidik dan ditetapkan oleh kepala sekolah/madrasah.

6. Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan

a. Sekolah/Madrasah menyusun program pendayagunaan
pendidik dan tenaga kependidikan.

b. Program pendayagunaan pendidik dan tenaga
kependidikan:

1) disusun dengan memperhatikan Standar Pendidik dan
Tenaga Kependidikan;

2) dikembangkan sesuai dengan kondisi sekolah/madrasah,
termasuk pembagian tugas, mengatasi bila terjadi kekurangan tenaga, menentukan
sistem penghargaan, dan pengembangan profesi bagi setiap pendidik dan tenaga
kependidikan serta menerapkannya secara profesional, adil, dan terbuka.

c. Pengangkatan pendidik dan tenaga kependidikan tambahan
dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh penyelenggara
sekolah/madrasah.

d. Sekolah/Madrasah perlu mendukung upaya:

1) promosi pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan
asas kemanfaatan, kepatutan, dan profesionalisme;

2) pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan yang
diidentifikasi secara sistematis sesuai dengan aspirasi individu, kebutuhan
kurikulum dan sekolah/madrasah;

3) penempatan tenaga kependidikan disesuaikan dengan
kebutuhan baik jumlah maupun kualifikasinya dengan menetapkan prioritas;

4) mutasi tenaga kependidikan dari satu posisi ke posisi
lain didasarkan pada analisis jabatan dengan diikuti orientasi tugas oleh
pimpinan tertinggi sekolah/madrasah yang dilakukan setelah empat tahun, tetapi
bisa diperpanjang berdasarkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan
untuk tenaga kependidikan tambahan tidak ada mutasi.

e. Sekolah/Madrasah mendayagunakan:

1) kepala sekolah/madrasah melaksanakan tugas dan
tanggung jawabnya sebagai pimpinan pengelolaan sekolah/madrasah;

2) wakil kepala SMP/MTs melaksanakan tugas dan tanggung
jawabnya sebagai pembantu kepala sekolah/madrasah;

3) wakil kepala SMA/SMK, MA/MAK bidang kurikulum
melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pembantu kepala
sekolah/madrasah dalam mengelola bidang kurikulum;

4) wakil kepala SMA/SMK, MA/MAK bidang sarana prasarana
melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pembantu kepala
sekolah/madrasah dalam mengelola sarana prasarana;

5) wakil kepala SMA/SMK, MA/MAK bidang kesiswaan
melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pembantu kepala
sekolah/madrasah dalam mengelola peserta didik;

6) wakil kepala SMK bidang hubungan industri melaksanakan
tugas dan tanggung jawabnya sebagai pembantu kepala sekolah/madrasah dalam
mengelola kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri;

7) guru melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai
agen pembelajaran yang memotivasi, memfasilitasi, mendidik, membimbing, dan
melatih peserta didik sehingga menjadi manusia berkualitas dan mampu
mengaktualisasikan potensi kemanusiaannya secara optimum;
 

8) konselor melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya
dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling kepada peserta didik;

9) pelatih/instruktur melaksanakan tugas dan tanggung
jawabnya memberikan pelatihan teknis kepada peserta didik pada kegiatan
pelatihan;

10) tenaga perpustakaan melaksanakan tugas dan tanggung
jawabnya melaksanakan pengelolaan sumber belajar di perpustakaan;

11) tenaga laboratorium melaksanakan tugas dan tanggung
jawabnya membantu guru mengelola kegiatan praktikum di laboratorium;

12) teknisi sumber belajar melaksanakan tugas dan
tanggung jawabnya mempersiapkan, merawat, memperbaiki sarana dan prasarana
pembelajaran;

13) tenaga administrasi melaksanakan tugas dan tanggung
jawabnya dalam menyelenggarakan pelayanan administratif;

14) tenaga kebersihan melaksanakan tugas dan tanggung
jawabnya dalam memberikan layanan kebersihan lingkungan.

7. Bidang Sarana dan Prasarana

a. Sekolah/Madrasah menetapkan kebijakan program secara
tertulis mengenai pengelolaan sarana dan prasarana.

b. Program pengelolaan sarana dan prasarana mengacu pada
Standar Sarana dan Prasarana dalam hal:

1) merencanakan, memenuhi dan mendayagunakan sarana dan
prasarana pendidikan;

2) mengevaluasi dan melakukan pemeliharaan sarana dan
prasarana agar tetap berfungsi mendukung proses pendidikan;

3) melengkapi fasilitas pembelajaran pada setiap tingkat
kelas di sekolah/madrasah;

4) menyusun skala prioritas pengembangan fasilitas
pendidikan sesuai dengan tujuan pendidikan dan kurikulum masing-masing tingkat;

5) pemeliharaan semua fasilitas fisik dan peralatan
dengan memperhatikan kesehatan dan keamanan lingkungan.

d. Seluruh program pengelolaan sarana dan prasarana
pendidikan disosialisasikan kepada pendidik, tenaga kependidikan dan peserta
didik.

e. Pengelolaan sarana prasarana sekolah/madrasah:

1) direncanakan secara sistematis agar selaras dengan
pertumbuhan kegiatan akademik dengan mengacu Standar Sarana dan Prasarana;

2) dituangkan dalam rencana pokok (master plan) yang
meliputi gedung dan laboratorium serta pengembangannya.

f. Pengelolaan perpustakaan sekolah/madrasah perlu:

1) menyediakan petunjuk pelaksanaan operasional peminjaman
buku dan bahan pustaka lainnya;

2) merencanakan fasilitas peminjaman buku dan bahan
pustaka lainnya sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan pendidik;

3) membuka pelayanan minimal enam jam sehari pada hari
kerja;

4) melengkapi fasilitas peminjaman antar perpustakaan,
baik internal maupun eksternal;

5) menyediakan pelayanan peminjaman dengan perpustakaan
dari sekolah/madrasah lain baik negeri maupun swasta.

g. Pengelolaan laboratorium dikembangkan sejalan dengan
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dilengkapi dengan manual yang
jelas sehingga tidak terjadi kekeliruan yang dapat menimbulkan kerusakan.

h. Pengelolaan fasilitas fisik untuk kegiatan
ekstra-kurikuler disesuaikan dengan perkembangan kegiatan ekstra-kurikuler
peserta didik dan mengacu pada Standar Sarana dan Prasarana.

8. Bidang Keuangan dan Pembiayaan

a. Sekolah/Madrasah menyusun pedoman pengelolaan biaya
investasi dan operasional yang mengacu pada Standar Pembiayaan.

b. Pedoman pengelolaan biaya investasi dan operasional
Sekolah/Madrasah mengatur:

1) sumber pemasukan, pengeluaran dan jumlah dana yang
dikelola;

2) penyusunan dan pencairan anggaran, serta penggalangan
dana di luar dana investasi dan operasional;

3) kewenangan dan tanggungjawab kepala sekolah/madrasah
dalam membelanjakan anggaran pendidikan sesuai dengan peruntukannya;

4) pembukuan semua penerimaan dan pengeluaran serta
penggunaan anggaran, untuk dilaporkan kepada komite sekolah/madrasah, serta
institusi di atasnya.

c. Pedoman pengelolaan biaya investasi dan operasional
sekolah/madrasah diputuskan oleh komite sekolah/madrasah dan ditetapkan oleh
kepala sekolah/madrasah serta mendapatkan persetujuan dari institusi di
atasnya.

d. Pedoman pengelolaan biaya investasi dan operasional
sekolah/madrasah disosialisasikan kepada seluruh warga sekolah/madrasah untuk
menjamin tercapainya pengelolaan dana secara transparan dan akuntabel.

9. Budaya dan Lingkungan Sekolah/Madrasah

a. Sekolah/Madrasah menciptakan suasana, iklim, dan
lingkungan pendidikan yang kondusif untuk pembelajaran yang efisien dalam
prosedur pelaksanaan.

b. Prosedur pelaksanaan penciptaan suasana, iklim, dan
lingkungan pendidikan:

1) berisi prosedur tertulis mengenai informasi kegiatan
penting minimum yang akan dilaksanakan;

2) memuat judul, tujuan, lingkup, tanggung jawab dan
wewenang, serta penjelasannya;

3) diputuskan oleh kepala sekolah/madrasah dalam rapat
dewan pendidik.

c. Sekolah/Madrasah menetapkan pedoman tata-tertib yang
berisi:

1) tata tertib pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta
didik, termasuk dalam hal menggunakan dan memelihara sarana dan prasarana
pendidikan;

2) petunjuk, peringatan, dan larangan dalam berperilaku
di Sekolah/Madrasah, serta pemberian sangsi bagi warga yang melanggar tata
tertib.

d. Tata tertib sekolah/madrasah ditetapkan oleh kepala
sekolah/madrasah melalui rapat dewan pendidik dengan mempertimbangkan masukan
komite sekolah/madrasah, dan peserta didik.

e. Sekolah/Madrasah menetapkan kode etik warga
sekolah/madrasah yang memuat norma tentang:

1) hubungan sesama warga di dalam lingkungan
sekolah/madrasah dan hubungan antara warga sekolah/madrasah dengan masyarakat;

2) sistem yang dapat memberikan penghargaan bagi yang
mematuhi dan sangsi bagi yang melanggar.

f. Kode etik sekolah/madrasah ditanamkan kepada seluruh
warga sekolah/madrasah untuk menegakkan etika sekolah/madrasah.

g. Sekolah/Madrasah perlu memiliki program yang jelas
untuk meningkatkan kesadaran beretika bagi semua warga sekolah/madrasahnya.

h. Kode etik sekolah/madrasah yang mengatur peserta didik
memuat norma untuk:

1) menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya;

2) menghormati pendidik dan tenaga kependidikan;

3) mengikuti proses pembelajaran dengan menjunjung tinggi
ketentuan pembelajaran dan mematuhi semua peraturan yang berlaku;

4) memelihara kerukunan dan kedamaian untuk mewujudkan
harmoni sosial di antara teman;

5) mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi sesama;

6) mencintai lingkungan, bangsa, dan negara; serta

7) menjaga dan memelihara sarana dan prasarana,
kebersihan, ketertiban, keamanan, keindahan, dan kenyamanan sekolah/madrasah.

i. Peserta didik dalam menjaga norma pendidikan perlu
mendapat bimbingan dengan keteladanan, pembinaan dengan membangun kemauan,
serta pengembangan kreativitas dari pendidik dan tenaga kependidikan.

j. Kode etik sekolah/madrasah yang mengatur guru dan
tenaga kependidikan memasukkan larangan bagi guru dan tenaga kependidikan,
secara perseorangan maupun kolektif, untuk:

1) menjual buku pelajaran, seragam/bahan pakaian
sekolah/madrasah, dan/atau perangkat sekolah lainnya baik secara langsung
maupun tidak langsung kepada peserta didik;

2) memungut biaya dalam memberikan bimbingan belajar atau
les kepada peserta didik;

3) memungut biaya dari peserta didik baik secara langsung
maupun tidak langsung yang bertentangan dengan peraturan dan undang-undang;

4) melakukan sesuatu baik secara langsung maupun tidak
langsung yang mencederai integritas hasil Ujian Sekolah/Madrasah dan Ujian
Nasional.

k. Kode etik sekolah/madrasah diputuskan oleh rapat dewan
pendidik dan ditetapkan oleh kepala sekolah/madrasah.

10. Peranserta Masyarakat dan Kemitraan Sekolah/Madrasah

a. Sekolah/Madrasah melibatkan warga dan masyarakat
pendukung sekolah/madrasah dalam mengelola pendidikan.

b. Warga sekolah/madrasah dilibatkan dalam pengelolaan
akademik.

c. Masyarakat pendukung sekolah/madrasah dilibatkan dalam
pengelolaan non-akademik.

d. Keterlibatan peranserta warga sekolah/madrasah dan
masyarakat dalam pengelolaan dibatasi pada kegiatan tertentu yang ditetapkan.

e. Setiap sekolah/madrasah menjalin kemitraan dengan
lembaga lain yang relevan, berkaitan dengan input, proses, output, dan
pemanfaatan lulusan.

f. Kemitraan sekolah/madrasah dilakukan dengan lembaga
pemerintah atau non-pemerintah.

g. Kemitraan SD/MI/SDLB atau yang setara dilakukan
minimal dengan SMP/MTs/SMPLB atau yang setara, serta dengan TK/RA/BA atau yang
setara di lingkungannya.

h. Kemitraan SMP/MTs/SMPLB, atau yang setara dilakukan
minimal dengan SMA/SMK/SMALB, MA/MAK, SD/MI atau yang setara, serta dunia usaha
dan dunia industri.

i. Kemitraan SMA/SMK, MA/MAK, atau yang setara dilakukan
minimal dengan perguruan tinggi, SMP/MTs, atau yang setara, serta dunia usaha
dan dunia industri di lingkungannya.

j. Sistem kemitraan sekolah/madrasah ditetapkan dengan
perjanjian secara tertulis.

C. PENGAWASAN DAN EVALUASI

1. Program Pengawasan

a. Sekolah/Madrasah menyusun program pengawasan secara
obyektif, bertanggung jawab dan berkelanjutan.

b. Penyusunan program pengawasan di sekolah/madrasah
didasarkan pada Standar Nasional Pendidikan.

c. Program pengawasan disosialisasikan ke seluruh
pendidik dan tenaga kependidikan.

d. Pengawasan pengelolaan sekolah/madrasah meliputi
pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan.

e. Pemantauan pengelolaan sekolah/madrasah dilakukan oleh
komite sekolah/madrasah atau bentuk lain dari lembaga perwakilan pihak-pihak
yang berkepentingan secara teratur dan berkelanjutan untuk menilai efisiensi,
efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan.

f. Supervisi pengelolaan akademik dilakukan secara
teratur dan berkelanjutan oleh kepala sekolah/madrasah dan pengawas
sekolah/madrasah.

g. Guru melaporkan hasil evaluasi dan penilaian
sekurang-kurangnya setiap akhir semester yang ditujukan kepada kepala
sekolah/madrasah dan orang tua/wali peserta didik.

h. Tenaga kependidikan melaporkan pelaksanaan teknis dari
tugas masing-masing sekurang-kurangnya setiap akhir semester yang ditujukan
kepada kepala sekolah/madrasah. kepala sekolah/madrasah, secara terus menerus
melakukan pengawasan pelaksanaan tugas tenaga kependidikan.

i. Kepala sekolah/madrasah melaporkan hasil evaluasi
kepada komite sekolah/madrasah dan pihak-pihak lain yang berkepentingan
sekurang-kurangnya setiap akhir semester.

j. Pengawas sekolah melaporkan hasil pengawasan di
sekolah kepada bupati/walikota melalui Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang
bertanggung jawab di bidang pendidikan dan sekolah yang bersangkutan, setelah
dikonfirmasikan pada sekolah terkait.

k. Pengawas madrasah melaporkan hasil pengawasan di
madrasah kepada Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota dan pada madrasah yang
bersangkutan, setelah dikonfirmasikan pada madrasah terkait.

l. Setiap pihak yang menerima laporan hasil pengawasan
menindaklanjuti laporan hasil pengawasan tersebut dalam rangka meningkatkan
mutu sekolah/madrasah, termasuk memberikan sanksi atas penyimpangan yang
ditemukan.

m. Sekolah/Madrasah mendokumentasikan dan menggunakan
hasil pemantauan, supervisi, evaluasi, dan pelaporan serta catatan tindak
lanjut untuk memperbaiki kinerja sekolah/madrasah, dalam pengelolaan
pembelajaran dan pengelolaan secara keseluruhan.

2. Evaluasi Diri

a. Sekolah/Madrasah melakukan evaluasi diri terhadap
kinerja sekolah/madrasah.

b. Sekolah/Madrasah menetapkan prioritas indikator untuk
mengukur, menilai kinerja, dan melakukan perbaikan dalam rangka pelaksanaan
Standar Nasional Pendidikan.

c. Sekolah/Madrasah melaksanakan:

1) evaluasi proses pembelajaran secara periodik,
sekurang-kurangnya dua kali dalam setahun, pada akhir semester akademik;

2) evaluasi program kerja tahunan secara periodik
sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun, pada akhir tahun anggaran
sekolah/madrasah.

d. Evaluasi diri sekolah/madrasah dilakukan secara periodik
berdasar pada data dan informasi yang sahih.

3. Evaluasi dan Pengembangan KTSP

Proses evaluasi dan pengembangan KTSP dilaksanakan
secara:

a. komprehensif dan fleksibel dalam mengadaptasi kemajuan
ilmu pengetahuan dan teknologi yang mutakhir;

b. berkala untuk merespon perubahan kebutuhan peserta
didik dan masyarakat, serta perubahan sistem pendidikan, maupun perubahan
sosial;

c. integratif dan monolitik sejalan dengan perubahan
tingkat mata pelajaran;

d. menyeluruh dengan melibatkan berbagai pihak meliputi:
dewan pendidik, komite sekolah/madrasah, pemakai lulusan, dan alumni.

4. Evaluasi Pendayagunaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

a. Evaluasi pendayagunaan pendidik dan tenaga
kependidikan direncanakan secara komprehensif pada setiap akhir semester dengan
mengacu pada Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan,

b. Evaluasi pendayagunaan pendidik dan tenaga
kependidikan meliputi kesesuaian penugasan dengan keahlian, keseimbangan beban
kerja, dan kinerja pendidik dan tenaga kependidikan dalam pelaksanaan tugas.

c. Evaluasi kinerja pendidik harus memperhatikan
pencapaian prestasi dan perubahan-perubahan peserta didik.

5. Akreditasi Sekolah/Madrasah

a. Sekolah/Madrasah menyiapkan bahan-bahan yang
diperlukan untuk mengikuti akreditasi sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

b. Sekolah/Madrasah meningkatkan status akreditasi,
dengan menggunakan lembaga akreditasi eksternal yang memiliki legitimasi.

c. Sekolah/Madrasah harus terus meningkatkan kualitas
kelembagaannya secara holistik dengan menindaklanjuti saran-saran hasil
akreditasi.

D. KEPEMIMPINAN SEKOLAH/MADRASAH

1. Setiap sekolah/madrasah dipimpin oleh seorang kepala
sekolah/madrasah.

2. Kriteria untuk menjadi kepala dan wakil kepala
sekolah/madrasah berdasarkan ketentuan dalam standar pendidik dan tenaga
kependidikan.

3. Kepala SMP/MTs/SMPLB dibantu minimal oleh satu orang
wakil kepala sekolah/madrasah.

4. Kepala SMA/MA dibantu minimal tiga wakil kepala
sekolah/madrasah untuk bidang akademik, sarana-prasarana, dan kesiswaan. Sedangkan
kepala SMK dibantu empat wakil kepala sekolah untuk bidang akademik,
sarana-prasarana, kesiswaan, dan hubungan dunia usaha dan dunia industri. Dalam
hal tertentu atau sekolah/madrasah yang masih dalam taraf pengembangan, kepala
sekolah/madrasah dapat menugaskan guru untuk melaksanakan fungsi wakil kepala
sekolah/madrasah.

5. Wakil kepala sekolah/madrasah dipilih oleh dewan
pendidik, dan proses pengangkatan serta keputusannya, dilaporkan secara
tertulis oleh kepala sekolah/madrasah kepada institusi di atasnya. Dalam hal
sekolah/madrasah swasta, institusi dimaksud adalah penyelenggara
sekolah/madrasah.

6. Kepala dan wakil kepala sekolah/madrasah memiliki kemampuan
memimpin yaitu seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang
dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diwujudkannya dalam melaksanakan tugas
keprofesionalan sesuai dengan Standar Pengelolaan Satuan Pendidikan.

7. Kepala sekolah/madrasah:

a. menjabarkan visi ke dalam misi target mutu;

b. merumuskan tujuan dan target mutu yang akan dicapai;

c. menganalisis tantangan, peluang, kekuatan, dan
kelemahan sekolah/madrasah;

d. membuat rencana kerja strategis dan rencana kerja
tahunan untuk pelaksanaan peningkatan mutu;

e. bertanggung jawab dalam membuat keputusan anggaran
sekolah/madrasah;

f. melibatkan guru, komite sekolah dalam pengambilan
keputusan penting sekolah/madrasah. Dalam hal sekolah/madrasah swasta,
pengambilan keputusan tersebut harus melibatkan penyelenggara sekolah/madrasah;

g. berkomunikasi untuk menciptakan dukungan intensif dari
orang tua peserta didik dan masyarakat;

h. menjaga dan meningkatkan motivasi kerja pendidik dan
tenaga kependidikan dengan menggunakan sistem pemberian penghargaan atas
prestasi dan sangsi atas pelanggaran peraturan dan kode etik;

i. menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif bagi
peserta didik;

j. bertanggung jawab atas perencanaan partisipatif
mengenai pelaksanaan kurikulum;

k. melaksanakan dan merumuskan program supervisi, serta
memanfaatkan hasil supervisi untuk meningkatkan kinerja sekolah/madrasah;

l. meningkatkan mutu pendidikan;

m. memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga,
profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya;

n. memfasilitasi pengembangan, penyebarluasan, dan
pelaksanaan visi pembelajaran yang dikomunikasikan dengan baik dan didukung
oleh komunitas sekolah/madrasah;

o. membantu, membina, dan mempertahankan lingkungan
sekolah/madrasah dan program pembelajaran yang kondusif bagi proses belajar
peserta didik dan pertumbuhan profesional para guru dan tenaga kependidikan;

p. menjamin manajemen organisasi dan pengoperasian sumber
daya sekolah/madrasah untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, sehat,
efisien, dan efektif;

q. menjalin kerja sama dengan orang tua peserta didik dan
masyarakat, dan komite sekolah/madrasah menanggapi kepentingan dan kebutuhan
komunitas yang beragam, dan memobilisasi sumber daya masyarakat;

r. memberi contoh/teladan/tindakan yang bertanggung
jawab.

8. Kepala sekolah/madrasah dapat mendelegasikan sebagian
tugas dan kewenangan kepada wakil kepala sekolah/madrasah sesuai dengan
bidangnya.

E. SISTEM INFORMASI MANAJEMEN

1. Sekolah/Madrasah:

a. mengelola sistem informasi manajemen yang memadai
untuk mendukung administrasi pendidikan yang efektif, efisien dan akuntabel;

b. menyediakan fasilitas informasi yang efesien, efektif
dan mudah diakses;

c. menugaskan seorang guru atau tenaga kependidikan untuk
melayani permintaan informasi maupun pemberian informasi atau pengaduan dari
masyarakat berkaitan dengan pengelolaan sekolah/madrasah baik secara lisan
maupun tertulis dan semuanya direkam dan didokumentasikan;

d. melaporkan data informasi sekolah/madrasah yang telah
terdokumentasikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

2. Komunikasi antar warga sekolah/madrasah di lingkungan
sekolah/madrasah dilaksanakan secara efisien dan efektif.

F. PENILAIAN KHUSUS

Keberadaan sekolah/madrasah yang pengelolaannya tidak mengacu kepada
Standar Nasional Pendidikan dapat memperoleh pengakuan Pemerintah atas dasar
rekomendasi BSNP.


Fungsi SMPN 1 WURYANTORO

Mengenyam pendidikan pada institusi pendidikan formal yang
diakui oleh lembaga pendidikan negara adalah sesuatu yang wajib dilakukan di
Indonesia. Mulai dari anak tukang sapu jalan, anak tukang dagang martabak
mesir, anak tukang jambret, anak pak tani, anak bisnismen, anak pejabat tinggi
negara, dan sebagainya harus bersekolah minimal selama 9 tahun lamanya hingga
lulus SMP.

Mungkin banyak dari kita yang mempertanyakan apakah
sebenarnya fungsi pendidikan formal tersebut. Situs organisasi.org ini akan
membantu memberikan sedikit jawaban sesuai dengan kondisi yang ada. Kenapa kita harus sekolah dan mengapa
semakin tinggi jenjang pendidikan kita maka semakin baik?

Manfaat dan
Fungsi Belajar di Sekolah dan di Perguruan Tinggi :

1. Melatih
Kemampuan Kemampuan Akademis Anak (Biar Pintar)

Dengan melatih
serta mengasah kemampuan menghafal, menganalisa, memecahkan masalah, logika,
dan lain sebagainya maka diharapkan seseorang akan memiliki kemampuan akademis
yang baik.
Orang yang tidak
sekolah biasanya tidak memiliki kemampuan akademis yang baik sehingga dapat
dibedakan dengan orang yang bersekolah. Kehidupan yang ada di masa depan
tidaklah semudah dan seindah saat ini karena dibutuhkan perjuangan dan kerja
keras serta banyak ilmu pengetahuan.

2. Menggembleng
dan Memperkuat Mental, Fisik dan Disiplin

Dengan mengharuskan seorang siswa atau mahasiswa datang dan
pulang sesuai dengan aturan yang berlaku maka secara tidak langsung dapat
meningkatkan kedisiplinan seseorang. Dengan begitu padatnya jadwal sekolah yang
memaksa seorang siswa untuk belajar secara terus-menerus akan menguatkan mental
dan fisik seseorang menjadi lebih baik.

3. Memperkenalkan Tanggung Jawab

Tanggung jawab seorang anak adalah belajar di mana orangtua
atau wali yang memberi nafkah. Seorang anak yang menjalankan tugas dan
kewajibannya dengan baik dengan bersekolah yang rajin akan membuat bangga orang
tua, guru, saudara, famili, dan lain-lain.

4. Membangun Jiwa Sosial dan Jaringan Pertemanan

Banyaknya teman yang bersekolah bersama akan memperluas
hubungan sosial seorang siswa. Tidak menutup kemungkinan di masa depan akan
membentuk jaringan bisnis dengan sesama teman di mana di antara sesamanya sudah
saling kenal dan percaya. Dengan memiliki teman maka kebutuhan sosial yang
merupakan kebutuhan dasar manusia dapat terpenuhi dengan baik.

5. Sebagai Identitas Diri

Lulus dari sebuah institusi pendidikan biasanya akan
menerima suatu sertifikat atau ijazah khusus yang mengakui bahwa kita adalah
orang yang terpelajar, memiliki kualitas yang baik dan dapat diandalkan. Jika
disandingkan dengan orang yang tidak berpendidikan dalam suatu lowongan
pekerjaan kantor, maka rata-rata yang terpelajarlah yang akam mendapatkan
pekerjaan tersebut.

6. Sarana Mengembangkan Diri dan Berkreativitas

Seorang siswa dapat mengikuti berbagai program
ekstrakurikuler sebagai pelengkap kegiatan akademis belajar mengajar agar dapat
mengembangkan bakat dan minat dalam diri seseorang. Semakin banyak memiliki
keahlian dan daya kreativitas maka akan semakin baik pula kualitas seseorang.
Sekolah dan kuliah hanyalah sebagai suatu mediator atau perangkat pengembangan
diri. Yang mengubah diri seseorang adalah hanyalah orang itu sendiri.

Memang proses belajar manusia sangat lama dan panjang.
Bayangkan saja jika sekolah dasar (SD) memakan waktu 6 tahun, sekolah menengah
pertama dan sekolah menengah atas selama 6 tahun, di perguruan tinggi selama 4
tahun makan waktu yang diperlukan untuk meraih gelar sarjana yaitu sekitar
kurang lebih 16 tahun.

lain lain
Artikel yang bagus, cuman

Artikel yang bagus, cuman dalam kenyataannya sekolah formal
seringkali hanya mengajari menghapal. Kalau begitu apakah masih relevan semakin
tinggi tingkat pendidikan semakin baik bagi manusia?

Teman

Fungsi utama sekolah atau kuliah adalah membangun jaringan
pertemanan. Silahkan Anda hitung berapa banyak orang yang bekerja karena
pertemanan/kenalan. Kian banyak teman yang mengenal Anda, kian baik buat
kehidupan Anda. Apalagi jika Anda punya keahlian yang memadai.

Yang lain yang diperoleh di kuliah/sekolah hanya BONUS.
PENDIDIKAN JUGA PERBAIKI NEGARA

Tidak memnutup kemungkinan kalau pendidikan juga sarana
untuk pebaiki negara

semakin tinggi sekolah semakin kuat dasar ,ketika dia berada
pada lembaga apapun.

Begeitu juga dengan kerja ,kalau dasar sudah kuat baik lah
pekrjaan yang di lakukannya..

semakin banyak sarjana dan master atau doktor di negara ini
semakin maju lah dasar kita sebagai manusia..kalau semua sudah memiliki dasar
yang kuat baik lah lembaga yang ada dalam sebuah negara

 
Layanan ini diselenggarakan oleh TELKOM SOLUTION untuk dunia pendidikan di Indonesia. Mari kita majukan
bangsa Indonesia, melalui pemanfaatan Teknologi Informasi yang tepat guna pada dunia pendidikan Indonesia.